RESUME Hukum Acara Pidana Indonesia Prof. DR. Andi Hamzah, S.H.
Tugas RESUME Mata Kuliah
Hukum Acara Pidana
(Hukum Acara Pidana Indonesia Prof. DR. Andi Hamzah, S.H.)
Guna Memenuhi Nilai Tugas Terstruktur I
Disusun Oleh :
Setyakandhy Imam Kusuma
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Brawijaya
Fakultas Hukum
Malang
2007
RESUME Mata Kuliah
Hukum Acara Pidana
(Hukum Acara Pidana Indonesia Prof. DR. Andi Hamzah, S.H.)
ACARA PIDANA SEBELUM ZAMAN KOLONIAL
Pada
waktu penjajah Belanda datang pertama kali di Indonesia telah tercipta
hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian
disebut Hukum Adat. Pada masa primitive pertumbuhan hukum, yang dalam
dunia modern dipisahkan dalam hukum privat dan hukum public, tidak
membaadakan kedua bidang hukum itu.
Hukum
Acara perdata tidak terpisah dari Hukum Acara Pidana. Tuntutan Perdata
dan tuntutan pidana merupakan suatu kesatuan, termasuk lembaga –
lembaganya.
Supomo
menunjukan bahwa pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta
adalah suatu totalitas yaitu bahwa Manusia beserta makhluk lain dan
Lingkungannya merupakan suatu kesatuan, alam gaib dan alam nyata tidak
dipisahkan. Sehingga yang paling utama adalah keseimbangan dan
keharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Segalanya perbuatan yang
menggangu keseimbangan itu merupakan pelanggaran hukum (adat).
Hazairin dalam tulisannya berjudul “Negara tanpa penjara” dalam Tiga Serangkai Tentang Hukum menulis bahwa dalam masyarakat tradisional Indonesia tidak ada pidana penjara.
Hukum pembuktian pada masyarakat tradisional Indonesia searing digantungkan pada kekuasaan Tuhan.
Bentuk
– bentuk sanksi hukum adat (dahulu) dihimpun dalam Pandecten van het
Adatrecht bagian X yang disebut juga dalam buku Supomo tersebut, yaitu
sebagai berikut :
1. Pengganti kerugian “immaterial” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai peganti kerugian rohani.
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
4. Penutup malu, permintaan maaf
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluat Tata Hukum.
PERUBAHAN PERUNDANG – UNDANGAN DI NEGERI BELANDA YANG DENGAN ASAS KONKORDANSI DIBERLAKUKAN PULA DI INDONESIA
KUHAP
yang dianggap sebagai produk nasional, merupakan penerusan pula asas –
asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR ataupun Ned strafvordering
1926 yang lebih modern. Pada Bab I dikemukakan asas – asas hukum acara
pidana yang terdapat dalam KUHAP yang seluruhnya terdapat pula pada Nev.
Sv.
Kita
terbawa oleh arus kepada perubahan penting perundang – undangan di
negeri Belanda pada tahun 1838, pada waktu mana mereka baru saja
terlepas dari penjajahan Prancis.
Pada
waktu itu, golongan logis yaitu yang memandang bahwa semua peraturan
hukum seharusnya dalam bentuk undang – undang sangat kuat. Berlaku
ketentuan pada waktu itu bahwa kelaziman – kelaziman tidak merupakan
hukum, kecuali bilamana kelaziman tersebuit ditunjuk dalam undang –
undang (aturan hukum yang tertulis dan terbuat dengan sengaja)
Sebelum
itu, VOC pada tahun 1747 telah mengatur organisasi peradilan pribumi di
pedalaman, yang langsung memikirkan tentang “Javasche wetten” (undang –
undang Jawa). Hal itu diteruskan pula oleh Daendels dan Raffles untuk
menyelami hukum adapt sepanjang pengetahuannya. Tetapi dengan kejadian
di negeri Belanda itu maka usaha ini ditangguhkan.
Mr.
H.L. Wichers seorang legis yang berasal dari Groningen. Pada waktu
masih di Belanda ia mempelajari rancangan Panitia Scholten. Ia
berpengalaman sebagai bekas jaksa dan anggota dewan pertimbangan agung.
Ia berangkat ke Hindia Belanda pada bulan Mei 1846
Tiga
pekerjaan utama yang ;diselesaikan selama satu setengah tahun, yaitu
pertama peraturan mengenai peradilan, kedua mengwnai perbaikan kitab
undang-undang yang telah ditetapkan itu, dan ketiga pertimbangan tentang
berlakunya hukum Eropa untuk orang Timur.
Isi
dari firman Raja tanggal 16 Mei 1846 Nomor 1 yang diumumkannya di
Indonesiadengan Sbld 1847 Nomor 23 yang terepenting ialah yang tersebut
Pasal 1 dan Pasal 4.
Peraturan – peraturan hukum yang dibuat untuk “Hindia Belanda” yaitu sebagai berikut.
Ketentuan Umum tentang Perundang – Undangan; (AB).
Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Pengadilan (RO).
Kitaab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).
Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (WvK)
Ketentuan
– ketentuan tentang kejahatan yang dilakukan pada kesempatan jatuh
pailit dan terbukti tidak mampu, begitu pula kala diadakan penangguhan
pembayaran utang (Pasal 1)
Peraturan acara perdata untuk (Hooggerechtshof dan Raad van Justitie).
Peraturan
tata usaha kepolisian, beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara
criminal mengenai golongan Bumiputra dan orang – orang yang dipersamakan
(Pasal 4).
Yang disebut belakangan in yang disebut reglement
op de uitofening van de politie, de burgelijke rechtspleging en de
strafvordering onder de Inlanders en de Oosterlingen of Java en Madoera.
INLANDS REGLEMENT KEMUDIAN HERZIENE INLANDS REGLEMENT
Salah
satu peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan
pengumuman Gubenur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Sbld Nomor 57 ialah
Inlands Reglement atau didingkat IR.
Reglement tersebut berisi acara perdata dan acara pidana. Mr. H.L. Wichers tidak mengalami kesulitan dalam hal penyusunan bagian acara pidana, karena ia mengambil sebagian besar dari reglement op de Strafvordering
untuk Raad van Justitie. Mengenai rancangan itu Procureur Generaal
(Jaksa Agung Hindia Belanda) pada waktu itu yaitu Mr. Hultman
berpendapat bahwa itu terlalu sulit untuk dilaksanakan, sehingga nanti
mengakibatkan bertimbunnya pekerjaan openbaar ministerie (penuntut umum)
dan juga bagi Procureur Generaal.
Gubernur
Jenderal Rochussen sendiri masih khawatir tentang diberlakukannya
reglemen tersebut bagi orang Bumiputra, jangan – jangan terlampau jauh
memasuki kehidupan mereka, sehingga reglement tersebut masih dipandang
sebagai percobaan.
Menurut Supomo, Mr. Wichers ini
penganjur politik pendesakan hukum adat secara sistematis serta
berangsur – angsur oleh hukum Eropa. Akan tetapi Gubenur Genderal tidak
menyetujuinya. Ia beranggapan bahwa perombakan atau pemecahan masyarakat
Jawa itu berbahaya dan tidak politis, selama belum dapat dibentuk
masyarakat lain yang tetap sentosa sebagai penggantinya dan yang
terakhir ini tidak dapat dikira – kirakan selama orang Bumiputra itu
tetap beragama Islam dan bukan Kristen
Mr.
Wichers mengadakan beberapa perbaikan atas anjurannya Gubenur Jendral ,
dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Sbld Nomor 16, dan dikuatkan
dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkannya
dalam Sbld 1849 Nomor 63.
Reglement
tersebut beberapa kali diubah dan diumumkankembali dengan Sbld 1926
Nomor 559 jo. 496. Sesudah tahun 1926 masih diadakan perubahan, yang
terpenting ialah yang diumumkan dengan Sbld1941 Nomor 32 jo. 98.
Dengan
Sbld 1941 Nomor 44 diumumkan kembali dengan nama Herziene Inlands
Reglement atau HIR. Yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR ialah
dengan perubahan itu dibentuk lembaga openbaar ministerie atau penuntut
umum, yang dahulu ditempatkan di bawah pamong praja. Dengan perubahan
ini maka Openbaar Ministerie (OM) atau Perket itu secara bulatdan tidak
terpisah – pisahkan (een en ondeelbaar) berada di bawah Officiervan
Justitie dan Procureur Generaal.
Dalam
Praktek, IR masih berlaku di samping HIR di Jawa dan Madura. HIR
berlaku di kota – kota besar seperti Jakarta (Batavia), Semarang,
Surabaya, Malang, dan lain – lain, sedangkan dikota – kota lain berlaku
IR.
Untuk
golongan Bumiputra, selain yang telah disebut dimuka masih ada
pengadilan lain seperti districgerecht, regentschapsgerecht, dan luar
Jawa dan Madura terdapat magistraatsgerecht menurut ketantuan Reglement
Buitengewesten yang memutus perkara yang kecil.
Sebagai
pengadilan yang tertinggi meliputi seluruh “Hindia Belanda”, ialah
Hooggerechtshof yang putusan – putusan disebut arrest. Tugas diatur
dalam Pasal 158 Indische Staatsregeling dan RO.
ACARA PIDANA PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Pada
zaman pendudukan Jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi
kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan
Eropa. Dengan Undang undang (Osamu Serei) No 1 Tahun 1942 yang mulai
berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 dikeluarkan aturan peralihan di Jawa
dan Mardura yang berbunyi : “Semua badan – badan pemerintahan dan
kekuasaannya, hukum dan undang – undang dari pemerintah yang dulu, tetap
diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan
peraturan pemerintah militer” (Pasal 3).
Acara
pidana pada umumnya tidak berubah. HIR dan Reglement voor de
Buitengewesten serta Landgerechtsreglement berlaku untuk Pengadilan
Negeri (Tihoo Hooin). Pengadilan Tinggi (Kootoo Hooin) dan Pengadilan
Agung (Saiko Hooin). Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei
Nomor 3 Tahun 1942 Tanggal 20 September 1942.
Pada
tiap macam pengadilan itu ada kejaksaan, yaitu Saikoo Kensatsu Kyoku
pada Pengadilan Agung, Kootoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Tinggi, dan
Tihoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Negeri.
Pada
saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut
dipertahankan dengan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945.
Untuk
memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu
peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut peraturan Nomor 2.
HUKUM ACARA PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 (DRT) TAHUN 1951
Dengan
undang – undang tersebut dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum
acara pidanadan susunanpengadilan yang beraneka ragam sebelumnya.
Menurut Pasal 1 undang – undang tersebut dihapus yaitu sebagai berikut :
- Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya.
- Appelraad di Makasar.
- Apeelraad di Medan.
- Segala pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut umum padanya.
- Segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya.
- Segala pengadilan magistraad (pengadilan rendah).
- Segala pengadilan kabupaten
- Segala raad distrik.
- Segala pengadilan negorij.
- Pengadilan swapraja.
- Pengadilan adat.
Hakim perdamaian desa yang diatur oleh Pasal 3a RO itu masih berhak hidup dengan alasan sebagai berikut :
- Yang dicabut oleh KUHAP ialah yang mengenai acara pidana sedangkan HIR dan Undang – undang Nomor 1 (drt) 1951 juga mengatur acara perdata dan hukum pidana materiil.
- Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga tidak menghapusnya.
LAHIRNYA KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Setelah
lahirnya orde baru terbukalah kesempatan untuk membangun segala segi
kehidupan. Puluhan undang – undang diciptakan, terutama merupakan
pengganti peraturan warisan colonial.
Sejak
Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman, dibentuk suatu panitia di
departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang –
undang Hukum Acara Pidana. Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan
Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman, penyempurnaan rencana itu
diteruskan. Pada Tahun 1974 rencana terseut dilimpahkan kepada
Sekretariat Negara dan kemudian dibahas olehwmpat instansi, yaitu
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk didalamnya Polri dan
Departemen Kehakiman.
Setelah
Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, kegiatan dalam penyusunan rencana
tersebut diitensifkan. Akhirnya, Rancangan Undang – undang Hukum Acara
Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas
dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September1979 Nomor
R.08/P.U./IX/1979.
Yang
terakhir menjadi masalah dalam pembicaran Tim Sinkronisasi dengan wakil
pemerintah, ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan Pasal
284.
Pasal
284 ayat (2) menjajikan bahwa dalam 2 tahun akan diadakan perubahan
peninjauan kembali terhadap hukum acara pidana khusus seperti misalnya
yang terdapat dalam Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tapi
kenyataannya setelah 19 tahun berlakunya KUHAP, tidak ada tanda – tanda
adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut, bahkan
dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 telah ditegaskan oleh Pemerintah bahwa
penyidikan delik – delik dalam perundang – undangan pidana khusus
tersebut, dilakukan oleh berikut ini.
- Penyidik
- Jaksa.
- Pejabat Penyidik yang berwenang yang lain, berdasarkan peraturan perundang – undangan (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).
Rancangan
Undang – Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh siding paripurna DPR
pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi
undang – undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KITAB UNDANG –
UNDANG ACARA PIDANA (Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor
76, TLN Nomor 3209.
trimakasih postingannya membantuku..
BalasHapusjangan lupa ya kunjungi blog Mencari Solusi Atas Krisis Penegakan Hukum Indonesia dg Penyehatan Penegakan Hukum Berkeadilan
kelinci99
BalasHapusTogel Online Terpercaya Dan Games Laiinnya Live Casino.
HOT PROMO NEW MEMBER FREECHIPS 5ribu !!
NEXT DEPOSIT 50ribu FREECHIPS 5RB !!
Ada Bagi2 Freechips Untuk New Member + Bonus Depositnya Loh ,
Yuk Daftarkan Sekarang Mumpung Ada Freechips Setiap Harinya
segera daftar dan bermain ya selain Togel ad juga Games Online Betting lain nya ,
yang bisa di mainkan dgn 1 userid saja .
yukk daftar di www.kelinci99.casino
THANK U THOR
BalasHapus