Pengolahan Pengangkutan dan Penyimpanan Niaga Migas

22.59 Unknown 2 Comments




PENGOLAHAN PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN NIAGA 



1
Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 04/Ka-Bapeten/V-99 Tentang Ketentuan Keselamatan Untuk Pengangkutan Zat Radioaktif
2

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 05-P/Ka-Bapeten/Vii-00 Tentang Pedoman Persyaratan Untuk Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
3

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.725/Aj.302/Drjd/2004 Tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Jalan
4

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.726/Aj.307/Drjd/2004 Tentang Pedoman Teknis Pengangkutan Alat Berat Di Jalan
5

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Skep/41/Iii/2010 Tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan Dan Pengoperasian Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (Advisory Circular Casr 136-06, The Procedure To Built And Operate Heliport)
6

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Skep/130/Vi/1997 Tentang Persyaratan Standard Teknis Operasional Helideck
7

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Skep/41/Iii/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard Casr 139) Volume Ii Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter
8

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon Dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi Dan Distribusi Gas Sebagai Standar Wajib
9

Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
10

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan Barang Di Jalan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
11

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter
12

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Km 8 Tahun 2005 Tentang Telekomunikasi Pelayaran
13

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
14

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 25 Tahun 2011  Tentang Sarana Bantu Navigasi - Pelayaran
15

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Km. 40 Tahun 2006 Tentang Pos Pencarian Dan Penyelamatan (Pos Sar)
16

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus Dan Termial Untuk Kepentingan Sendiri
17

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 51 Tahun 2011  Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
18

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km.55 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
19

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 55 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagain 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
20

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan
21

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 73 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus Dan Termial Untuk Kepentingan Sendiri
22

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
23

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus Dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
DOWNLOAD
24

Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 02/P/M/Pertamb/1975 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur Serta Fasilitas Pelengkapnya Untuk Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi Di Luar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
25

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
26


Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No : Per.05/Men/1985 Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut
27

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.09/Men/Vii/2010  Tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut
28

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya
29

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
30

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan
31

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010  Tentang Kenavigasian
32

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian
33

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
34

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2010  Tentang Angkutan Di Perairan
35

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
36

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
37

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
38

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang  Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
39

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan
40

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
41

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang  Perkapalan
42

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
43

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
44

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang  Investigasi Kecelakaan Transportasi
45

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang  Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
46

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 Tentang  Pelabuhan
47

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
48

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
49

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
50

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
51

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang  Pencarian Dan Pertolongan
52

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
DOWNLOAD
53

Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 Tanggal 14 Februari 2001 Tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas
DOWNLOAD
54

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan Pelayanan BBM
DOWNLOAD
55

Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi, Menteri Keuangan Dan Menteri Perdagangan No. 755/Kpts/M/Pertamb/1983 13/Kpts/XI/1983 Tanggal 9 Oktober 1983 Tentang Pelaksanaan, Pengembangan Dan Pembinaan Usaha KUD Di Bidang Kelistrikan  Dan Penyaluran Minyak Tanah.
DOWNLOAD
56
Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Koperasi No. 1384/Kpts/M/Pertamb/1983 98/Kpts/XI/1983 Tanggal 9 November 1983 Tentang Pengikutsertaan Koperasi Dalam Pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM).
DOWNLOAD
57

Keputusan Bersama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan Dan Menteri Perdagangan No. 1905/K/34/MEM/2001 426/KMK.01/2001 233/MPP/7/2001 Tanggal 20 Juli 2001 Tentang Ketentuan Impor Pelumas.
DOWNLOAD
58

Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 0223 /K/43/ M.PE/1991 Tanggal 13 Februari 1991 Tentang Pengawasan Mutu Hasil-Hasil Pemurnian Dan Pengolahan Minyak  Dan Gas Bumi Di Dalam Negeri.
DOWNLOAD
59

Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 03.P/036/M.PE/ 1993 Tanggal 27 Februari 1993 Tentang Kerja Sama Pertamina Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Usaha Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi.
DOWNLOAD
60

Instruksi Menteri Pertambangan Dan Energi No. 021/125/MPE/ 1985 Tanggal 12 September 1985 Tentang Penyederhanaan Tatacara Pelayanan Bunker.
DOWNLOAD
61

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 185.K/31/M.PE/1997 Tanggal 24 Maret 1997 Tentang Pemasaran Dan Pedoman Serta Syarat-Syarat Penyediaan Dan Pelayanan Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus.
DOWNLOAD
62

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 019.K/34/M.PE/ 1998 Tanggal 12 Januari 1998 Tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.
DOWNLOAD
63

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 207.K/30/M.PE/ 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengusahaan Kilang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Milik Swasta.
DOWNLOAD
64

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 1748.K/34/MPE/1999 Tanggal 30 Desember 1999 Tentang Wajib Daftar Pelumas.
DOWNLOAD
65

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1693.K/34/MEM/2001 Tanggal 22 Juni 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas Dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas
DOWNLOAD
66

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No, 1121.K/24/MEM/2002 Tanggal 22 April 2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Pembinaan Pertimbangan Teknis Pelumas Kepada Ditjen Migas.
DOWNLOAD
67

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 372 Tahun 2002 Tentang Pabrikasi Pelumas Dan Pelumas Bekas
DOWNLOAD
68

Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi No. 10.K/34/ D.DJM/1998 Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pelaksanaan Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.
DOWNLOAD
69

Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi No. 11.K/34/ DDJM/1998 Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Pedoman Dan Syarat-Syarat Kegiatan Pengemasan Pelumas Di Dalam Negeri.
DOWNLOAD
70

Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi No. 85.K/34/ DJM/1998 Tanggal 24 Agustus 1998 Tentang Mutu Dan Pengujian Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.
DOWNLOAD
71

Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi No. 107.K/34/2000 Tanggal 30 Nopember 2000 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak Dan Gas Bumi.
DOWNLOAD

2 komentar: