Tampilkan postingan dengan label Assesment. Tampilkan semua postingan

Tujuan dan Langkah - langkah Legal Due Diligent (LLD)

 

 

 

LEGAL DUE DILIGENCE – LDD

 

Menurut Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tertanggal 18 Februari 2005, Legal audit atau lazim juga disebut Legal Due Dilligence (LDD) adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.
 
Mengacu kepada pengertian yang lebih umum, yakni terkait Due Diligence adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan. Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum, namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela. Beberapa contoh umum dari kegiatan uji tuntas ini misalnya termasuk pada :
1.       Suatu proses penyelidikan dalam pelaksanaan penggabungan usaha (merger) ataupun akuisisi dimana seorang peminat melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi sasaran pembelian ataupun penilaian aset perusahaan tersebut;
2.       Suatu penyelidikan atas dipenuhinya berbagai kriteria yang menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi atas suatu produk ataupun jasa (misalnya ISO, dll)
 
Menurut keputusan HKHPM Nomor KEP 01/HKH/1995 Tanggal 30 Maret 1995 fungsi legal audit dalam Pasar Modal adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas terbuka agar dapat masuk pasar modal guna memenuhi Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal. 
 
Tujuan dilakukannya legal audit atau LDD yaitu:
 
1.      Agar diperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap  dokumen yang diaudit atau diperiksa;
2.      Untuk memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
3.      Untuk memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha; dan
4.      Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.
 
Sebagai suatu catatan paling tidak Legal Audit memiliki beberapa prinsip utama yaitu:
 
1.      Kerelaan, yaitu bahwa subjek hukum yang akan diperiksa harus secara sukarela membuka diri untuk pemeriksaan;
2.      Keterbukaan, yaitu bahwa subjek hukum yang akan diperiksa harus membuka diri seluas-luasnya agar pemeriksa dapat melakukan pekerjaanya dengan baik;
3.      Kerahasiaan, yaitu bahwa hasil pemeriksaan merupakan kerahasiaan yang hanya akan diketahui oleh pihak pemeriksa dan pihak yang diperiksa sampai pada saat ada kewajiban atau kebutuhan untuk membuka informasi tersebut;
4.      Tanggung jawab, yaitu bahwa pihak yang diperiksa bertanggung jawab penuh terhadap hasil legal audit.
 
LDD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
 
1.      Tanda tangan Confidentiality Agreement (dalam hal akuisisi);
2.      Pembentukan Tim Due Diligence;
3.      Persiapan Due Diligence Request List;
4.      Pemeriksaan Dokumen.
 
Menurut Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, dalam transaksi terkait dengan pengambilalihan saham, aspek Legal Due-Diligence (LDD) yang dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:
 
1.    Hambatan dan batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana pengambilalihan saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian dan perkara yang dihadapi;
2.     Akibat hukum dari pengambilalihan saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi;
3.    Struktur permodalan dan Pemegang Saham sebelum dan sesudah pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambilalih yang menunjukan siapa yang menjadi pihak pengendali;
4.     Aktiva dan Passiva dari perusahaan yang diambilalih (apabila ada);
5. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi pengambilalihan saham;
6.      Keabsahan pemilikan saham oleh penjual dan pembebanan atas saham (bila ada); dan
7.      Syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian pengambilalihan saham.
 
Legal audit atau LDD harus dilakukan secara teliti dan seksama terhadap hal-hal seperti fisik perusahaan, kelengkapan dokumen, serta kondisi obyek transaksi. Beberapa dokumen yang harus diperiksa adalah sebagai berikut:
 
1.      Anggaran Dasar Perusahaan, antara lain berupa:
a.       Akta Pendirian Perusahaan;
b.      Berita Acara Rapat Pemegang Umum Saham;
c.       Daftar Pemegang Saham Perusahaan;
d.      Struktur Organisasi Perusahaan;
e.       Daftar Bukti Penyetoran Modal Perusahaan;
f.       Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 
2.      Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan, berupa:
a.       sertifikat-sertifikat tanah;
b.      surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
c.       dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain,dsb.
 
3.      Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga, antara lain berupa:
a.       perjanjian hutang piutang;
b.      perjanjian kerja sama;
c.       perjanjian dengan (para) pemegang saham;
d.      perjanjian-perjanjian dengan supplier; dsb.
 
4.      Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan, antara lain berupa:
a.       Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
b.      Tanda Daftar Perusahaan;
c.       perijinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dsb;
 
5.      Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan, antara lain berupa:
a.       peraturan perusahaan;
b.      dokumen mengenai jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek);
c.       dokumen mengenai ijin tenaga kerja asing;
d.      dokumen mengenai perijinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian;
e.       dokumen mengenai upah tenaga kerja;
f.       dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama; dsb.
 
6.      Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan, antara lain berupa:
a.       polis asuransi gedung;
b.      polis kendaraan;
c.       polis mengenai gangguan usaha;
d.      polis untuk pihak ketiga (misalnya konsumen);
e.       polis koperasi;
f.       polis dana yang tersimpan; dsb.
 
7.      Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan, antara lain berupa
a.       Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
b.      dokumen mengenai Pajak Bumi Bangunan;
c.       dokumen mengenai pajak-pajak terhutang; dsb.
 
8.      Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 
Terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas harus dilakukan pemeriksaan secara seksama apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain pemeriksaan dokumen, hal-hal lain yang termasuk ke dalam kategori legal audit, yang harus dilakukan antara lain:
 
1.      Penelitian secara fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu  obyek untuk memastikan kebenaran;
2.      Penelitian dokumen yang berkaitan dengan obyek;
3.   Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan sebagainya.
 
Konsultan Hukum (lawyer) yang akan melakukan akuisisi sangat diharapkan hal-hal sebagai berikut:
 
1.      Persiapan yang matang dan detail
 Lawyer akan mengaudit perusahaan target yang berbeda kepentingan dengan pihak perusahaan pengakuisisi yang menyuruh lawyer tersebut bekerja. Karena itu, kemungkinan tidak terlalu kooperatif dari pihak perusahaan target ( yang akan diaudit) cukup besar. Karena itu diharapakan pihak lawyer tidak bekerja dengan cara berulang-ulang, terutama dalam hubungan dengan kunjungan ke perusahaan atau permintaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan audit tersebut. Diharapakan bila perlu sekali jalan bias tuntas segala-galanya. Karena inspeksi haruslah selengkap mungkin. Demikian juga dalam hal permintaan dokumen, haruslah diberikan list dokumen selengkap-lengkapnya, dan sedetail-detailnya untuk menghindari terlalu banyak permintaan dokumen susulan, yang dirasakan sangat mengganggu pihak perusahaan target.
 
2.      Kearifan
 Seperti biasanya pembuatan suatu legal audit, maka pihak lawyer sangat diharapkan untuk dapat bersikap arif dan menilai setiap fakta dan dokumen dan menginterprestasikannya sesuai dengan kaidah hukum, keadilan, dan common sence.
 
3.      Approach yang baik
 Karena ada kemungkinan kurang kooperatif atau penyembunyian data oleh pihak perusahaan target, maka seorang lawyer yang melakukan legal audit haruslah melakukan approach yang baik dengan perusahaan target. Dengan demikian, kebekuan hubungan dengan perusahaan target akuisisi (yang diaudit) dapat sedikit demi sedikit dicairkan.
 
4.      Netralitas yang baik.
     Ada kemungkinan pihak perusahaan target akuisisi akan menyembunyikan data yang dirasakan merugikan bagi pihaknya, atau bahkan mungkin berusaha mempengaruhi/mengelabui/membuat misleading pihak lawyer yang melakukan audit. Dalam hal ini pihak lawyer diharapkan benar-benar menerapkan standar profesional sehingga tetap independen, tidak pengaruh atau terbawa arus dari pengaruh pihak perusahaan target.

Sumber : 
Blog
Artikel
Share:

Pengertian, Tujuan, Jenis, dan lebih jauh Tentang Due Diligence





Pengertian Due Diligence

 
Istilah pemeriksaan dari segi hukum atau sering disebut dengan due diligence bukanlah hal yang baru dalam perkembangan hukum bisnis. Sejak percepatan perekonomian melalui IPO (Initial Public Offering) sehingga setiap emiten dipersyaratkan oleh lembaga berwenang harus menunjuk advokat untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas perusahaannya. Ketika seorang investor memutuskan menanam modal dalam perusahaan biasanya ada proses riset yang tuntas yang disebut pemeriksaan hukum sehingga investor bertanggung jawab sebelum membeli, atau ketika sebuah perusahaan asing akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan dalam negeri, maka pemeriksaan dari segi hukum adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

Due Diligence merupakan istilah yang digunakan untuk konsep yang melibatkan baik itu kinerja investigasi sebuah bisnis, maupun kinerja suatu aktivitas yang memiliki “Standard Of Care” tertentu atau dalam istilah bahasa Inggris diistilahkan dengan “Due Diligence is The process of investigation, performed by investors, into the details of a potential investment, such as an examination of operations and management and the verification of material facts”. Laporan Due Diligence ini bisa saja menjadi sebuah “Legal Obligation”. Due Diligence juga bisa mengacu pada aktivitas yang berkelanjutan pada manajemen investasi dana untuk mengukur tingkat operasi, solvency, maupun kepercayaan terhadap manajer perusahaan dimana dana tersebut diinvestasikan, atau kinerja manajer untuk mencapai target perusahaan. Hasil-hasil dari investigasi ini disiapkan dalam bentuk Laporan Due Diligence, yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Due Diligence yang telah terjadwal sedemikian rupa, serta ruang lingkup analisis mengenai target dan resiko yang terkandung di dalamnya. 

Contohnya, target dalam laporan diligence adalah keinginan untuk akuisisi. Maka, analisisnya akan menjabarkan mengenai kondisi keuangan (Finance Audit) dari perusahaan dan prospeknya (termasuk asetnya), kontrak dengan klien maupun Supplier, Legal Risk, pajak, karyawannya, sistem teknologi informasi, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Pengetahuan tentang Legal Due Deligence merupakan bagian dari Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (”SPKHPM”) yang dibuat oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (”HKHPM”) yang bisa dilaksanakan secara perorangan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam SPKHPM, adalah membuat Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum dalam rangka penerbitan efek-efek dipasar modal (IPO, Bond Issuance, Rights Issue) dan transaksi-transaksi dipasar modal (Merger, Acquisition, Conflict of Interest Transactions). 

Sekedar informasi SPKHPM disahkan pada tanggal 18 Februari 2005, yang mulai diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 2005, menggantikan Standar lama yang telah terlebih dahulu berlaku sejak tanggal 20 Maret 1995. Adapun bentuk hasil akhir dari pelaksanaan due diligence adalah Laporan Uji Tuntas (due diligence) & Pendapat Hukum (legal opini).

Apabila demikian, maka pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemeriksaan dari segi hukum atau due diligence tersebut...?
  1. Due diligence berasal dari kata Due artinya sesuatu yang terhutang atau merupakan kewajiban moral dan diligence artinya ketekunan, kegiatan atau perhatian.
  2. Black’s Law Dictionary: “the diligence reasonably expected from, and ordinarily exercised by a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge on obligation”
  3. Menurut beberapa kamus website di internet: “the care that reasonable person exercises under the circumstance to avoid harm to other persons or their property”.
  4. The prosess of investigation performed by investors, into the details of a potential investment such as an examination of operations and management and the verification of material facts.

Dari pengertian diatas dapat didefinisikan bahwa pemeriksaan dari segi hukum atau due diligence adalah sebuah mekanisme dari suatu verifikasi yang komplek terhadap keberadaan suatu subyek hukum berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dari sudut pandang hukum yang dilakukan secara obyektif dan sistematis berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku.

Ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan Uji Tuntas (Due Diligence) merupakan suatu analisa yang akan dibahas/ dikaji, yang terbagi dalam 2 (dua) hal, sebagai berikut : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 129 Tahun 2001 Tentang “Pengkajian Pengelolaan Komplek Keuangan”. Pertama, Laporan Pemeriksaan Keuangan yang telah resmi milik perusahaan (Legal Financial Audit), yaitu : Pemeriksaan dalam aspek keuangan perusahaan, baik kaitannya dengan aspek perpajakan maupun ketenagakerjaan; Kedua, Laporan Pemeriksaan Hukum (Legal Audit), yaitu : Pemeriksaan dalam aspek hukum, baik kaitannya dengan undang-undang perpajakan maupun undang-undang ketenagakerjaan, misalnya: Pencabutan Izin Usaha : Bapepam-LK Mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek atas nama PT Capital One (NPWP: 02.296.392.0-041.000) melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-27/BL/2010 tanggal 19 Februari 2010. Dengan dicabutnya Izin tersebut, PT Capital One dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan. Pencabutan Izin Orang Perseorangan: Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, atas Nama Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep- 02/BL/WPPE/S.5/2010 tanggal 21 Januari  2010, dikarenakan melanggar Peraturan dan Perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

A.   Tujuan Due Diligence
Due diligence bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan, harta kekayaan tertentu atau hubungan hukum tertentu sehingga hasil due diligence merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan (misalnya investor) dalam mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan, seperti akuisisi saham atau harta kekayaan, merger, konsolidasi, emisi efek ataupun pemberian pinjaman.

B.   Jenis Due Diligence

Ada dua jenis Due Diligence yaitu:
  1. Full Due diligence
Due diligence jenis ini biasanya diminta apabila suatu perusaaan hendak melakukan emisi efek (go public) ataupun melakukan akuisisi, merger dan konsolidasi. Full Due Diligence merupakan pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain:
  • Anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya.
  • Struktur permodalan dan saham.
  • Susunan pemegang saham, direksi dan komisaris.
  • Perizinan dan persetujuan.
  • Harta kekayaan.
  • Asuransi.
  • Tenaga kerja.
  • Perjanjian dengan pihak ketiga.
  • Perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris serta pemegang saham.
  1. Limited due diligence
Due Diligence jenis ini merupakan pemeriksaan hukum secara per-orangan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, pemberian lisensi, pengambilalihan asset atau transaksi tertentu yang berkaitan dengan gaji, pekerjaan, usaha, asset, kepribadian dll.




A. Langkah Awal Due Diligence
 
Langkah awal sebelum melakukan pemeriksaan hukum adalah perlu dilakukan general meeting dengan para pengambil keputusan dari sebuah perusahaan, untuk mengetahui secara garis maksud dan tujuan serta filosofis rencana perusahaan, jika perusahaan dengan skala lebih kecil atau perorangan cukup dengan owner serta beberapa tenaga ahli atau penasehat perusahaan.

Mula-mula harus terlebih dahulu membicarakan dengan pihak yang meminta untuk melakukan due diligence, apa tujuan due diligence, apakah dalam rangka akuisisi, merger, emisi atau tujuan lain. Kemudian ditanyakan apakah due diligence itu bersifat lengkap (full due diligence) atau hanya mengenai suatu aspek tertentu saja (limited due diligence), misalnya terhadap asset saja, perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian tertentu saja.

Selain itu juga dibicarakan mengenai waktu dan tempat yang diberikan untuk due diligence dan bentuk laporan due diligence. Hal ini perlu bukan hanya karena aspek logistic saja (berapa orang yang harus dikerahkan dalam pemeriksaan ini dan karenanya berapakah perkiraan biayanya), tetapi juga apakah waktu yang diberikan realistis. Perlu dicatat juga seringkali klien (terutama dalam transaksi yang melibatkan banyak negara misalnya: dalam global acquisition) mempunyai format laporan sendiri dan kemungkinan format itu tidak sesaui dengan keadaan Indonesia.

B. Metode Due Diligence


Pemeriksaan Dokumen. Sebagian besar kegiatan due diligence dilakukan melalui pemeriksaan dokumen. Dokumen yang diberikan dapat berupa asli atau foto copi. Dalam melakukan pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan, asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa dokumen yang diperiksa adalah otentik dan jika hanya dalam salinan dokumen yang diperlihatkan haruslah salinan tersebut sesuai dengan aslinya.
  2. Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam suatu dokumen, baik otentik maupun salinan adalah tanda-tanda otentik dari orang yang disebutkan dalam dokumen tersebut.
  3. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya laporan pemeriksaan hukum, dokumen-dokumen, keterangan-keterangan serta pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada  advokat adalah benar, lengkap serta tidak mengalami perubahan.
  4. Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab.


-  Pemeriksaan melalui tanya jawab dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.
-  Pemeriksaan Fisik atau lokasi (Site Visit).Biasanya dilakukan atas tanah dan bangunan. Sebagai catatan dalam melakukan pemeriksaan dilapangan, usahakalah untuk mendapatkan informasi dari data atau sumber langsung dilapangan. Seperti dari desa, kecamatan atau kantor pertanahan.
-  Pemeriksaan berdasarkan informasi (pernyataan tertulis). Hal ini biasanya dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pengadilan (pemeriksaan hukum) tentang adanya sengketa atau tidak.
- Konfirmasi (Cross Checking) dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.Apabila diperlukan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, Konsultan Hukum dapat melakukan komunikasi dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya guna melakukan konfirmasi (cross checking) atas hasil Uji Tuntas yang dilakukannya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.


- Subyek Due Diligence

Subyek Due Diligence atau yang dapat melakukan due diligence adalah satu orang atau lebih yang ahli dalam bidang hukum dan terikat dengan pernyataan sebagai suatu profesi, yang diminta dan diberikan kewenangan oleh klien untuk melakukan due diligence. 

- Obyek Due Diligence

Artinya hal-hal yang harus diperiksa dalam suatu due diligence. Untuk menentukan obyek due diligence, seorang lawyer perlu terlebih dahulu mengetahui transaksi yang akan dilakukan. Obyek Due diligence wajib ditaati namun tidak dapat ditafsirkan sebagai daftar yang lengkap (exhaustive list). Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh informasi dan fakta material lawyer/ Konsultan Hukum wajib menambah obyek due diligence yang tidak terdapat dalam ketentuan lazim apabila berdasarkan pertimbangan profesionalnya penambahan obyek due diligence tersebut sepatutnya atau seharusnya dilakukan.
Pada umumnya hal-hal yang sekurang-kurangnya menjadi obyek dalam due diligence, antara lain :
Ø    Dokumen pendirian dan segala perubahannya.
Ø    Struktur permodalan dan saham.
Ø    Susunan pemegang saham, direksi dan komisaris.
Ø    Perizinan dan persetujuan.
Ø    Harta kekayaan.
Ø   Asuransi.
Ø   Tenaga kerja.
Ø   Perjanjian dengan pihak ketiga
-          perjanjian pinjaman
-          perjanjian lisensi
-          perjanjian lain.
Ø  Perkara dan sengketa.

Akan tetapi ada juga sumber yang membagi-bagi terlebih dahulu dalam:

a.      Pada Penawaran Umum
Obyek Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bapepam IX.A.12. Obyek Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perusahaan, meliputi:

a)      Anggaran Dasar Perusahaan
Pemeriksaan terhadap anggaran dasar, antara lain :
• Akta Pendirian Perusahaan.
• Seluruh perubahan anggaran dasar.
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai Anggaran Dasar adalah:
•  Kegiatan usaha Perusahaan.
•  Ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris.
• Pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan Rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

b)     Notulen Rapat
Pemeriksaan terhadap notulen rapat, antara lain:
• Notulen Rapat Direksi.
• Notulen Rapat Komisaris.
• Notulen Rapat Umum Pemegang Saham.
Notulen rapat tersebut adalah notulen rapat yang diselenggarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan dokumen oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk notulen rapat yang berhubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar dan pengalihan saham diperlukan pemeriksaan sejak pendirian Perusahaan.

c)      Saham dan permodalan
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai saham adalah:
  • Jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut.
  • Sejarah kepemilikan saham Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Sejarah permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat Buku Daftar Saham dan Buku Daftar Khusus dari Perusahaan.

d)     Direksi dan dewan komisaris
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris:
• Susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat.
• Identitas diri.
Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya yang sifatnya secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.

e)      Ijin dan persetujuan
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan:
• Jenis.
• Jangka waktu.
• Instansi yang menerbitkan.
• Pemegang ijin.
• Hak, kewajiban, dan larangan.
• Sanksi.
• Pentaatan.
Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan atas ijin dan persetujuan yang material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya atau memiliki, menguasai, menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki. Banyaknya jenis ijin dan persetujuan harus dilihat sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan.

f)       Aset
Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak.
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset:
• Status kepemilikan atau penguasaan atas aset.
• Sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada.
• Pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan. Konsultan Hukum wajib melakukan konfirmasi (cross checking) dengan lembaga atau profesi penunjang yang melakukan penilaian atas aset.

g)      Asuransi
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai asuransi:
• Penanggung.
• Jenis asuransi.
• Resiko yang ditanggung.
• Obyek yang diasuransikan.
• Jumlah pertanggungan.
• Jangka waktu asuransi.
• Klausula bank, bila ada.
Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan dari direksi mengenai apakah seluruh aset material Perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.


h)     Ketenagakerjaan
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenagakerjaan:
§  Bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan.
§  Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan.
§  Penggunaan tenaga kerja asing.
§  Jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
§  Program dana pensiun untuk karyawan.
§  Pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR).
§  Izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari).

i)        Perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perusahaan
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian material:
• Pihak yang bertransaksi.
• Obyek transaksi.
• Nilai transaksi.
• Hak dan kewajiban para pihak.
• Pembatasan-pembatasan bagi para pihak.
• Klausula pengakhiran.
• Keadaan cidera janji.
• Pentaatan.

j)       Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan
Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Perusahaan dan secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.
Konsultan Hukum wajib memperoleh Surat Pernyataan Dari Direksi apakah Perusahaan terlibat perkara di muka peradilan umum, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.

k)      Laporan keuangan dan Management Letter
Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan yang telah diaudit beserta Management Letter yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk 5 (lima) tahun terakhir. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Management Letter” adalah : catatan dan saran-saran auditor untuk memperbaiki laporan keuangan.

b.      Pada Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 
Pada pelaksanaan Uji Tuntas untuk kepentingan Penawaran Umum dengan HMETD, obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum adalah sama dengan obyek Uji Tuntas untuk kepentingan Penawaran Umum, namun hanya menyangkut informasi atau fakta material yang berlaku pada saat dilakukannya Uji Tuntas sehubungan Penawaran Umum dengan HMETD tersebut, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c.       Pada Penggabungan atau Peleburan Usaha (Merger)
Uji Tuntas sehubungan dengan Penggabungan atau Peleburan Usaha dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:
  1. Hambatan dan/ atau batasan (yang ada atau yang mungkin timbul) terhadap rencana Penggabungan atau Peleburan Usaha dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi.
  2. Akibat hukum Penggabungan atau Peleburan Usaha terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.
  3. Dasar penentuan konversi saham bagi pemegang saham.
  4. Struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah Penggabungan atau Peleburan Usaha pada Perusahaan yang menerima penggabungan, atau perusahaan hasil Peleburan Usaha.
  5. Aktiva dan passiva hasil Penggabungan atau Peleburan Usaha.
  6. Perubahan anggaran dasar (bila ada, dalam hal Penggabungan Usaha) dan akta pendirian dari perusahaan baru hasil Peleburan Usaha.
  7. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.
Penjelasan : Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Penggabungan atau Peleburan Usaha (merger), diantaranya : (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa dan, (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Penggabungan atau Peleburan usaha, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

d.      Pada Pengambilalihan Saham
Obyek Uji Tuntas Pada Pengambilalihan Saham
Uji Tuntas sehubungan dengan Pengambilalihan Saham dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:
  1. Hambatan dan / atau batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana Pengambilalihan Saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi.
  2. Akibat hukum dari Pengambilalihan Saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.
  3. Struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah Pengambilalihan Saham dari perusahaan yang diambil-alih.
  4. Aktiva dan passiva dari perusahaan yang diambil-alih.
  5. Perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang diambil-alih (bila ada).
  6. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.
Penjelasan : Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Pengambilalihan Saham adalah (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pengambilalihan Saham, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

e.       Pada Pengambilalihan Aset
Uji Tuntas sehubungan dengan Pengambilalihan Aset dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:
  1. Hambatan dan/ atau batasan atas rencana transaksi untuk melaksanakan Pengambilalihan Aset dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian dan perkara yang dihadapi.
  2. Akibat hukum dari pengambialihan aset terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.
  3. Aset yang akan diambil-alih.
  4. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.
Penjelasan : Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Pengambilalihan Aset adalah (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa ; dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pengambilalihan Aset ; (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

f.       Pada Transaksi ”Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” (”Transaksi Benturan Kepentingan”)
Di samping melakukan Uji Tuntas yang berhubungan dengan jenis transaksi yang akan dijalankan sebagaimana diatur dalam Standar Profesi ini, Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah transaksi dimaksud merupakan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam hal suatu transaksi merupakan Transaksi Benturan Kepentingan maka Konsultan Hukum perlu melakukan analisa atas fakta dan aspek-aspek sebagai berikut:
a. Pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi.
b. Sifat benturan kepentingan.

Penjelasan : Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Transaksi Benturan Kepentingan, antara lain ; (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Transaksi Benturan Kepentingan, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

g.      Pada Transaksi Lainnya
Obyek Uji Tuntas Pada Transaksi Lainnya
Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada transaksi lainnya yang belum diatur dalam standar profesi ini adalah : (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa pada transaksi tersebut dan (b) peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur transaksi yang akan dilakukan, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

h. Penyertaan Perusahaan Pada Entitas Lain
Pelaksanaan Uji Tuntas juga perlu untuk memperhatikan apakah terdapat penyertaaan yang dilakukan oleh Perusahaan pada perusahaan lain.
  1. Jika Perusahaan memiliki penyertaan lebih dari 50% pada perusahaan lain maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas yang menyeluruh seperti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap induk perusahaan.
  2. Jika Perusahaan memiliki penyertaan 50% atau kurang, akan tetapi Perusahaan mengendalikan perusahaan lain tersebut maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas yang menyeluruh seperti pada pemeriksaan yang dilakukan pada Perusahaan yang mengendalikan. (“Pengendali” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Penjelasannya).
  3. Jika Perusahaan memiliki penyertaan 50% atau kurang dan tidak mengendalikan maka terhadap perusahaan lain dilakukan pemeriksaan terbatas sesuai dengan kebutuhan.



A.    Beberapa Hal yang menjadi Prinsip dalam melakukan Due Deligence antara lain :

1.       Prinsip Keterbukaan. 

Uji Tuntas yang dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal, agar kepentingan umum/ publik tetap terlindungi. Namun, tetap harus mengungkapkan, apabila ada pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen korporasi, informasi, atau fakta lain yang secara material dapat menimbulkan risiko yang kurang baik bagi Perusahaan.

Prinsip Materialitas. 

Uji Tuntas yang dilakukan, yaitu : informasi atau fakta yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan pemodal. Materialitas atas obyek Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perusahaan. Namun, harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melihat materialitas dari obyek Uji Tuntas, agar dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal menjadi dapat tercapai, misalnya :
Suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran radio, perusahaan tersebut memiliki sebidang tanah dan atas tanah terdapat suatu sengketa. Tanah tersebut bila dilihat dari pembukuan keuangan, nilainya tidak terlalu besar dan tampak tidak “material” bila dibandingkan dengan nilai dari aset-aset lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun, bila dilihat dari operasional perusahaan, tanah tersebut merupakan aset yang material bagi perusahaan, karena di atas bidang tanah tersebut terletak sebuah pemancar radio yang merupakan aset utama bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bila Perusahaan kalah dalam penyelesaian sengketa atas tanah yang dihadapi, maka kekalahan tersebut akan mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan pada akhirnya keadaan keuangan Perusahaan.

B.    Temuan Pelanggaran Dalam Melaksanakan Uji Tuntas.

Konsultan Hukum wajib memberitahukan kepada Perusahaan apabila dalam pelaksanaan Uji Tuntas menemukan adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan / atau perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan atas obyek Uji Tuntas. Apabila pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh manajemen Perusahaan untuk segera diperbaiki atau memang tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan pelanggaran tersebut mempunyai akibat yang material bagi operasi maupun hasil keuangan perusahaan, maka Konsultan Hukum berkewajiban untuk menginformasikan dan memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut dalam Pendapat Hukum yang akan diterbitkannya. Pelanggaran terhadap SPKHPM akan diadili oleh Dewan Kehormatan HKHPM dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Kode Etik HKHPM.

C.     Tahap-Tahap Penyusunan Due Diligence 

Ø  Tahap 1: Menyusun Rencana Penelitian

Tujuannya adalah mempersiapkan prosedur yang akan dijalankan, karena hal ini akan memudahkan tim yang akan melakukan proses uji tuntas.
Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :
  • Memahami bisnis klien, dengan melakukan review atas semua dokumen pendukung, seperti: Legal Review, laporan audit, laporan keuangan selama beberapa periode, rencana bisnis perusahaan, dll.
  • Memahami sistem & prosedur perusahaan, struktur organisasi termasuk delegasi kewenangan memutus.
  • Menyusun rencana pemeriksaan/penelitian lebih lanjut.
Ø  Tahap 2 : Pelaksanaan Pekerjaan

Melakukan penelitian dilapangan sesuai dengan tahapan program yang telah di susun, yaitu:
  • Mengumpulkan data yang dibutuhkan, antara lain: laporan keuangan, ledger, rincian hutang, daftar supplier, rekening koran dan sebagainya.
  • Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar Perusahaan, ijin-ijin perusahaan yang terkait dengan usahanya.
  • Review pemeriksaan secara analitis, seperti: a) Analisa review penjualan, HPP, komisi, dan beban operasi untuk melihat hubungan antara cash flow dan operasional. b) Analisa saldo piutang dan hutang selama tahun berjalan.
  • Pemeriksaan secara substantif: a) Konfirmasi dan rekonsiliasi hutang usaha, b) piutang/hutang afiliasi, dan biaya yang masih harus dibayar. b) Pemeriksaan saldo hutang dan pembayarannya (pihak ketiga dan afiliasi) ke dokumen faktur pembelian, bukti penerimaan barang, faktur pajak, rekening koran, bukti transfer, buku kas kasir, korespondensi dan lain-lain.
Ø  Tahap 3 : Menyusun Draft Laporan Keuangan

Pada akhir penugasan akan dikeluarkan laporan atas hasil pemeriksaan uji tuntas. Untuk memudahkan perlu dibuat out line nya, dan didiskusikan antara pemberi kerja dan konsultan yang bersangkutan, sehingga tak ada kekurangan di masa akhir pemeriksaan.
Ø  Tahap 4: Mengevaluasi Bisnis Klien

Dari evaluasi diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai kondisi bisnis saat ini dan prospeknya di masa yang akan datang. Adapun kegiatan yang dilakukan, antara lain :
  • Menganalisa rencana pengembangan yang telah ada, yang sedang, dan yang akan dilaksanakan.
  • Melakukan penelitian tentang prospek industri dan kompetitor yang bergerak di industri yang sama.
  • Evaluasi dan analisa (kualitatif dan kuantitatif) terhadap data dan informasi yang diperoleh.
Ø  Langkah 5: Evaluasi Kondisi Keuangan Group

Hal ini sangat diperlukan apabila perusahaan yang diteliti merupakan holding company, dan memiliki berbagai bidang/jenis usaha. Dari sini juga perlu diteliti, bagaimana sistim dan prosedur, terutama dalam pendanaan, antara perusahaan holding dan anak perusahaannya. Ada holding company, yang mensyaratkan bahwa segala pendanaan harus dilakukan oleh holding, namun ada juga holding company yang membolehkan anak perusahaan yang bernaung di bawah group nya melakukan pinjaman langsung kepada pihak ketiga. Adapun kegiatan yang dilakukan, antara lain:
  • Analisa laporan keuangan baik vertikal, horisontal, dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan, keuntungan, efisiensi, tingkat pengembalian investasi dan lain-lain.
  • Analisa risiko keuangan.
  • Analisa investasi.
  • Mengadakan survei lapangan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atas kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.
Ø  Langkah 6: Penyusunan Proyeksi Keuangan.

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash flow untuk melunasi hutang-hutangnya, dan rencana penggunaannya di masa yang akan datang. Penyusunan proyeksi Cash Flow dengan mempertimbangkan berbagai variabel, antara lain :
  • Kondisi makro ekonomi Indonesia seperti tingkat bunga, deposito, pinjaman Bank, pertumbuhan GDB dll.
  • Kewajaran dari asumsi-asumsi pertumbuhan yang digunakan (asumsi pendapatan, biaya dsb nya).
  • Rencana bisnis atau investasi perusahaan.
Ø  Langkah 7: Pengembangan Alternatif Restrukturisasi Hutang

Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan berbagai skenario dan alternatif restrukturisasi hutang, antara lain menggunakan:
  • Penetapan asumsi dasar dan operasional.
  • Rencana pengembangan.
  • Sustainable debt dan unsustainable debt.
  • Kondisi pasar lokal/domestik.
Ø  Langkah 8: Analisis Dan Alternatif Perbaikan.

Tujuannya untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari sisi keuangan, dari masing-masing alternatif tersebut. Kegiatan yang dilakukan, antar lain:
  • Membuat financial model untuk menilai beberapa skenario/alternatif perbaikan struktur hutang dari sisi keuangan.
  • Menyusun indikator keuangan untuk alternatif-alternatif perbaikan seperti; a) Risiko yang akan dihadapi oleh kreditur dan manajemen, serta penanggulangan yang tepat.b) Alternatif-alternatif pendanaan yang tersedia, yang dapat memberikan hasil optimal bagi kelangsungan usaha, seperti obligasi, pengeluaran saham, pendanaan dari LN, penjualan aktiva dsb nya. c) Implikasi terhadap value perusahaan.
Ø  Langkah 9: Penentuan Alternatif Perbaikan Yang Optimal.

Kegiatan yang dilakukan, antara lain:
  • Menyusun kriteria penilaian alternatif perbaikan yang mencakup, antara lain: a) Kesesuaian dengan kondisi perusahaan dan batasan dari kreditur.b) Kemampuan perusahaan melakukan peningkatan pendapatan dari strategi yang telah disusun.c) Evaluasi indikator keuangan.
  • Menentukan alternatif perbaikan struktur hutang yang optimal berdasar kriteria tersebut.
Ø  Tahap 10: Penyusunan Laporan Due Diligence (Uji Tuntas)
Pada akhir pekerjaan, akan dilakukan penyusunan laporan perbaikan struktur keuangan perusahaan, yang berisi laporan hasil evaluasi keuangan dan struktur pendanaan atau hutang.
Agar hasil laporan bisa diaplikasikan dilapangan, bisa dilakukan minimal dua kali pertemuan, antara konsultan, perusahaan dan kreditur (bila perusahaan mempunyai pendanaan yang berasal dari Bank), sehingga langkah selanjutnya lebih mudah. Pada prinsipnya, diskusi yang lebih intens akan memudahkan pekerjaan, agar jangan sampai laporan selesai, namun tak dapat digunakan.
D. Permasalahan yang sering dihadapi jika selama ini pendanaan berasal dari pihak ketiga
  • Pada saat pengajuan pendanaan pada pihak ketiga, asumsi dan cash flow dibuat sangat optimis, sehingga apabila diadakan evaluasi, maka rencana investasi perusahaan sangat layak, bahkan setelah diadakan berbagai analisis sensitivitas.
  • Sedangkan pada saat pengajuan proposal perbaikan struktur hutang, alternatif jangka waktu perbaikan dibuat sangat panjang, dan rencana bisnis dibuat sangat pesimis. Akibatnya ada jangka waktu mencapai 20 tahun, hal yang setelah dinilai kembali berdasarkan Net Present Value, nilai NPV dari projected cash flow lebih kecil dari nilai likuidasi agunan, dan lebih lebih rendah dari nilai setelah pembalikan PPAP. Berarti perusahaan tidak termasuk kategori yang layak untuk dilakukan restrukturisasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada pertemuan-pertemuan, guna menyusun asumsi yang dipahami semua pihak, serta hasil kerja selama ini tidak sia-sia.

Sumber : 

 Dari Kumpulan Artikel pada Blog Ilmu Hukum



Assesment
Share:
Langganan: Postingan (Atom)