Pengolahan Pengangkutan dan Penyimpanan Niaga Migas
PENGOLAHAN PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN NIAGA
1
|
Keputusan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Nomor 04/Ka-Bapeten/V-99 Tentang Ketentuan Keselamatan Untuk
Pengangkutan Zat Radioaktif
|
|
2
|
Keputusan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Nomor : 05-P/Ka-Bapeten/Vii-00 Tentang Pedoman Persyaratan
Untuk Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
|
|
3
|
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor : Sk.725/Aj.302/Drjd/2004 Tentang Pengangkutan Bahan
Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Jalan
|
|
4
|
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor : Sk.726/Aj.307/Drjd/2004 Tentang Pedoman Teknis
Pengangkutan Alat Berat Di Jalan
|
|
5
|
Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor : Skep/41/Iii/2010 Tentang Petunjuk Dan Tata Cara
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan
Dan Pengoperasian Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (Advisory
Circular Casr 136-06, The Procedure To Built And Operate Heliport)
|
|
6
|
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor: Skep/130/Vi/1997 Tentang Persyaratan Standard Teknis
Operasional Helideck
|
|
7
|
Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor : Skep/41/Iii/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis
Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of
Standard Casr 139) Volume Ii Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter
|
|
8
|
Peraturan Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai
Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon Dan Standar Nasional Indonesia
Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi Dan Distribusi Gas Sebagai Standar Wajib
|
|
9
|
Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
|
|
10
|
Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan
Angkutan Barang Di Jalan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
|
|
11
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor: Pm 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor Km 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan
Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk
Penerbangan Komuter Dan Charter
|
|
12
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor: Km 8 Tahun 2005 Tentang Telekomunikasi Pelayaran
|
|
13
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor Km 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
139 Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
|
|
14
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor Pm 25 Tahun 2011 Tentang Sarana
Bantu Navigasi - Pelayaran
|
|
15
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor: Km. 40 Tahun 2006 Tentang Pos Pencarian Dan Penyelamatan (Pos Sar)
|
|
16
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia No. Pm 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus Dan Termial
Untuk Kepentingan Sendiri
|
|
17
|
Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor Pm 51 Tahun 2011
Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
|
|
18
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor Km.55 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
|
|
19
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia No. Pm 55 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagain 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
|
|
20
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran Di
Perairan Dan Pelabuhan
|
|
21
|
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia No. Pm 73 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 51 Tahun 2011 Tentang Terminal
Khusus Dan Termial Untuk Kepentingan Sendiri
|
|
22
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor Pm 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor Pm 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri
|
|
23
|
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus
Tikus Dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos
Lintas Batas Darat
|
DOWNLOAD
|
24
|
Peraturan Menteri Pertambangan
Nomor 02/P/M/Pertamb/1975 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur Serta
Fasilitas Pelengkapnya Untuk Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi Di Luar Wilayah
Kuasa Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
|
|
25
|
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 11 /Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
|
|
26
|
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Republik Indonesia No : Per.05/Men/1985 Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut
|
|
27
|
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.09/Men/Vii/2010 Tentang
Operator Dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut
|
|
28
|
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Amendemen Atas Konvensi
Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan
Pembuangannya
|
|
29
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
|
|
30
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia
Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan |
|
31
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Kenavigasian
|
|
32
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian
|
|
33
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
|
|
34
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan |
|
35
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
|
|
36
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
|
|
37
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
|
|
38
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
|
|
39
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan
|
|
40
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
|
|
41
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang
Perkapalan
|
|
42
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
|
|
43
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
|
|
44
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang
Investigasi Kecelakaan Transportasi
|
|
45
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang
Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
|
|
46
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 Tentang
Pelabuhan
|
|
47
|
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
|
|
48
|
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
|
|
49
|
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan
|
|
50
|
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan
|
|
51
|
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian
Dan Pertolongan
|
|
52
|
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
|
DOWNLOAD
|
53
|
Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001
Tanggal 14 Februari 2001 Tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas
|
DOWNLOAD
|
54
|
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2000
Tentang Koordinasi Penggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan Pelayanan
BBM
|
DOWNLOAD
|
55
|
Keputusan Bersama Menteri
Pertambangan Dan Energi, Menteri Keuangan Dan Menteri Perdagangan No. 755/Kpts/M/Pertamb/1983
13/Kpts/XI/1983 Tanggal 9 Oktober 1983 Tentang Pelaksanaan, Pengembangan Dan Pembinaan
Usaha KUD Di Bidang Kelistrikan Dan Penyaluran
Minyak Tanah.
|
DOWNLOAD
|
56
|
Keputusan Bersama Menteri Pertambangan
Dan Energi Dan Menteri Koperasi No. 1384/Kpts/M/Pertamb/1983 98/Kpts/XI/1983
Tanggal 9 November 1983 Tentang Pengikutsertaan Koperasi Dalam Pelayanan
Bahan Bakar Minyak (BBM).
|
DOWNLOAD
|
57
|
Keputusan Bersama Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan Dan Menteri Perdagangan No. 1905/K/34/MEM/2001
426/KMK.01/2001 233/MPP/7/2001 Tanggal 20 Juli 2001 Tentang Ketentuan Impor
Pelumas.
|
DOWNLOAD
|
58
|
Peraturan Menteri Pertambangan Dan
Energi No. 0223 /K/43/ M.PE/1991 Tanggal 13 Februari 1991 Tentang Pengawasan
Mutu Hasil-Hasil Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Dalam Negeri.
|
DOWNLOAD
|
59
|
Peraturan Menteri Pertambangan Dan
Energi No. 03.P/036/M.PE/ 1993 Tanggal 27 Februari 1993 Tentang Kerja Sama Pertamina
Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Usaha Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas
Bumi.
|
DOWNLOAD
|
60
|
Instruksi Menteri Pertambangan Dan
Energi No. 021/125/MPE/ 1985 Tanggal 12 September 1985 Tentang Penyederhanaan
Tatacara Pelayanan Bunker.
|
DOWNLOAD
|
61
|
Keputusan Menteri Pertambangan Dan
Energi No. 185.K/31/M.PE/1997 Tanggal 24 Maret 1997 Tentang Pemasaran Dan Pedoman
Serta Syarat-Syarat Penyediaan Dan Pelayanan Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus.
|
DOWNLOAD
|
62
|
Keputusan Menteri Pertambangan Dan
Energi No. 019.K/34/M.PE/ 1998 Tanggal 12 Januari 1998 Tentang Wajib Daftar
Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.
|
DOWNLOAD
|
63
|
Keputusan Menteri Pertambangan Dan
Energi No. 207.K/30/M.PE/ 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengusahaan
Kilang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Milik Swasta.
|
DOWNLOAD
|
64
|
Keputusan Menteri Pertambangan Dan
Energi No. 1748.K/34/MPE/1999 Tanggal 30 Desember 1999 Tentang Wajib Daftar
Pelumas.
|
DOWNLOAD
|
65
|
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber
Daya Mineral No. 1693.K/34/MEM/2001 Tanggal 22 Juni 2001 Tentang Pelaksanaan
Pabrikasi Pelumas Dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas
|
DOWNLOAD
|
66
|
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber
Daya Mineral No, 1121.K/24/MEM/2002 Tanggal 22 April 2002 Tentang Pelimpahan
Wewenang Pembinaan Pertimbangan Teknis Pelumas Kepada Ditjen Migas.
|
DOWNLOAD
|
67
|
Keputusan Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan No. 372 Tahun 2002 Tentang Pabrikasi Pelumas Dan Pelumas Bekas
|
DOWNLOAD
|
68
|
Keputusan Direktur Jenderal Minyak
Dan Gas Bumi No. 10.K/34/ D.DJM/1998 Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Pedoman Dan
Tatacara Pelaksanaan Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.
|
DOWNLOAD
|
69
|
Keputusan Direktur Jenderal Minyak
Dan Gas Bumi No. 11.K/34/ DDJM/1998 Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Pedoman Dan
Syarat-Syarat Kegiatan Pengemasan Pelumas Di Dalam Negeri.
|
DOWNLOAD
|
70
|
Keputusan Direktur Jenderal Minyak
Dan Gas Bumi No. 85.K/34/ DJM/1998 Tanggal 24 Agustus 1998 Tentang Mutu Dan Pengujian
Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.
|
DOWNLOAD
|
71
|
Keputusan Direktur Jenderal Minyak
Dan Gas Bumi No. 107.K/34/2000 Tanggal 30 Nopember 2000 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak Dan Gas Bumi.
|
DOWNLOAD
|
Prediksi Togel Mbah Bonar Taipei 29 November 2020 Gabung sekarang dan Menangkan Hingga Ratusan Juta Rupiah !!!
BalasHapusijin share yah kak makasih
BalasHapuskomatsu excavator